MK Menutup Ruang bagi Warga yang Tidak Beragama atau Berkepercayaan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan untuk menghapus kolom agama di e-KTP dan persyaratan agama dalam sahnya perkawinan. Putusan ini menegaskan pentingnya setiap warga negara memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing, sebagai upaya mempertahankan karakter bangsa.

Pertimbangan Putusan:

• Kebebasan Beragama: MK menyatakan bahwa kebebasan beragama atau berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memungkinkan setiap individu untuk meyakini dan menganut agama secara merdeka. Hal ini dianggap lebih tepat daripada tidak beragama.

• Pembatasan yang Proporsional: Meskipun undang-undang mewajibkan pendaftaran agama, MK menilai pembatasan ini sebagai langkah yang proporsional dan sesuai dengan Konstitusi.

• Bukan Pelanggaran Hak Asasi: MK menegaskan bahwa kewajiban mencantumkan agama tidak bertentangan dengan hak asasi, selama tidak melanggar batasan yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Dasar Hukum:

• Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar pembatasan hak konstitusional, termasuk dalam hal pemilihan agama.

• Norma dalam undang-undang, termasuk yang mengatur administrasi kependudukan, dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mewujudkan karakter bangsa.

Meskipun beberapa pihak, seperti Raymond Kamil dan Indra Syahputra, mengajukan gugatan atas adanya aturan yang mewajibkan beragama, MK menegaskan bahwa kemerdekaan memilih agama tetap terjaga, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.